logo-faye-01.png

06-Profil-Faye-Simanjuntak-3-Salah-satu-aktifitas-faye-bersama-anak-remaja-unutk-pencegahan-trafficking-696x391.jpg

Young Girl, Founder of Rumah Faye Who Cares About Trafficking Problems in Indonesia | Get to know Faye Simanjuntak

Gadis Belia Pendiri Rumah Faye yang Peduli Terhadap Masalah Perdagangan Orang di Indonesia | Mengenal Faye Simanjuntak

1.jpg

Berbuat Baik Sedini Mungkin

IMG_2082 (1280x719).jpg

Aksi Inspiratif Remaja 16 Tahun Berantas Perdagangan dan Kekerasan Anak

faye (1280x720).jpg

Semangat Faye Mewujudkan Indonesia Ramah Anak-Coffee Break with Faye Simanjuntak

faye.jpg

Faye Hasian Simanjuntak Ungkap Inspirasi Diri Membangun Rumah Faye!

cnbc.jpeg

Faye Simanjuntak, Aktivis Belia Anti Eksploitasi Anak

media.jpeg

Jangan lewatkan satu nyawapun, subscribe hari ini

banner 1.png

aset 5.jpg

banner 2.png

aset 4.jpg

banner 3.png

aset 3.jpg

Sexist Teachers? The Condition of Indonesian Teachers

Every child has rights protected by the state. In Indonesia, children have the rights to be able to live, grow, develop, and participate with dignity, while receiving protection from violence and discrimination (Article 4 of Law 23 of 2002). 

However, these rights are rarely fulfilled for children in Indonesia, many are unaware of their rights and thus face verbal, physical, or emotional abuse. A recent case involves a girl (AR) who attends Samba High School, Riau Islands. At school, AR was called a "lonte" (meaning whore) by her religion teacher (SK) in front of her friends and teaches on her way out of class. The incident embarrassed AR, bringing her to tears on the way home. AR's mother, enraged at the teacher’s actions, went to school to understand the incident. Unfortunately, the teacher (SK) did not show remorse, going so far as to threaten to expel AR from the school. As a result of this incident, AR was bullied by her peers and did not want to go to school.

The actions of this teacher counts as a form of verbal sexual violence against women. According to the Oxford Advanced Learner's Dictionary, sexism is defined as the unfair treatment of people, especially women, on the basis of sex. The term "lonte" culturally contains a sexually suggestive undertone, entirely inappropriate to be used in daily conversation, not to mention towards young women under the age of 18. The word intended to demean someone's dignity, while suggesting that a certain norm for the role of women. 

We often encounter these sexist terms in everyday life. Its emergence is inseparable from the patriarchal construction of gender roles and only serve to reinforce the idea that women must be ‘pure’. Patriarchal culture expects women to be obedient, gentle, merciful, patient, and have feminine qualities. Words like “lonte” forces negative stereotypes, so that when a woman does not fulfill the qualities above, she can be labeled and alienated. In contrast, we rarely find sexual insults against men. 

It’s horrifying that a teacher, who is expected to prepare students for the future, would be so ignorant of a child’s rights. Cases like these may hamper the fulfillment of AR's rights as a child to get an education. There is no justification to the teacher's actions. Violent practices such as bullying and sexism like this must be eliminated, especially in the school environment because school is where humanity is formed. It is time for schools to ensure child protection without discrimination by focusing on the fulfillment of children's rights as stipulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.

[Linayanti](https://www.instagram.com/linayanti_lina)

Setiap anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh negara. Anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 UU 23 Tahun 2002). Namun nampaknya hal ini belum dirasakan oleh semua anak-anak di Indonesia. Salah satunya yang menimpa anak perempuan (AR) yang bersekolah di salah satu SMA Sambas, Kepulaun Riau. Saat itu AR diteriaki “lonte” oleh guru agamanya (Sk) di hadapan teman-temannya dan juga guru-gurunya ketika Ia pulang sekolah. Kejadian tersebut membuat AR malu dan menangis di perjalanan. Ibu AR yang tidak terima anaknya dipermalukan kemudian mendatangi sekolah, namun sayangnya respon guru (Sk) tidak menunjukkan penyesalan, bahkan guru (SK) mengancam akan mengeluarkan AR dari sekolah. Atas kejadian tersebut AR kerap dibully oleh teman-temannya hingga stres dan tidak ingin sekolah.

Apa yang dilakukan oleh guru (SK) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual verbal terhadap perempuan atau seksisme. Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary, seksisme didefinisikan sebagai perlakukan tidak adil pada seseorang, terutama perempuan, karena jenis kelaminnya. Umpatan kata “lonte” mengandung ucapan kotor yang bernada seksual. Kata tersebut senada dengan pelacur, jalang, sundal, dan wanita nakal yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang dan mewajarkan sikap atau tindakan seorang perempuan yang tidak sesuai dengan norma.  Ucapan-ucapan atau kata-kata seksis ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemunculannya tidak terlepas dari konstruksi patriarki di mana stereotip-stereotip ini sering kali dilekatkan pada perempuan. Budaya patriarki menempatkan karakter perempuan dengan sifat-sifat penurut, lemah lembut, penyayang, penyabar, dan mengharuskan untuk feminim, sehingga ketika seorang perempuan tidak memenuhi unsur di atas akan dicap sebagai perempuan nakal, perempuan tidak baik, pelacur, lonte, dst. Hal ini akan berbeda jika dialami oleh laki-laki, kita jarang menemukan umpatan bernada seksual terhadap laki-laki. 

Selain itu, jika dilihat dari perspektif anak apa yang dilakukan guru Sk telah melanggar hak-hak anak. Guru yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak-anaknya dan memastikan anak didiknya aman, justru melakukan kekerasan. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak AR sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan guru tersebut. Praktik-praktik kekerasan seperti bullying, seksisme seperti ini harus dihapuskan apalagi di lingkungan sekolah karena sekolah merupakan tempat kemanusiaan itu dibentuk. Sudah saatnya sekolah memastikan perlindungan anak tanpa diskriminasi dengan memfokuskan pada pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[Linayanti](https://www.instagram.com/linayanti_lina)

Don't Be Sexist.png

Sexist Teachers? The Condition of Indonesian Teachers

Guru Seksis? Wajah pendidikan Indonesia saat ini

In a country where sustainability is such a pressing issue, it’s important to “teach it to them young.” During this Creative Class, children from a local neighbourhood in Jakarta were taught the 3 R's-Reduce, Reuse, and Recycle—through the artistic medium of crafts. Crafts included action figures made by tightly rolling paper scraps into blocky cylinders, and customized booklets made from binding leftover cardboard paper together with string. The children were then given free reign over decorating their action figures and booklets with paint, glue, and rhinestones.

Trash is typically discarded once it loses its original usefulness, but it’s important to challenge the conventional usage of items headed for the bin. At the Creative Class, for instance, the children learned to revitalize paper trash by turning it into art. Oftentimes we become fixated on one way of using something; however, new life can be given to nearly anything when we repurpose an item that would otherwise be thrown away.

How can one-use plastic be repurposed? Shopping bags can be used to line trash-cans; bottle-caps can be used for mosaics. How can paper waste be repurposed? Old newspaper can be used for paper mache; old magazines can be turned into collages. Ultimately, the goal is to altogether reduce the production of trash by being more mindful about what we buy; yet, we can create beautiful things with the trash that already exists. Something meant for the bin can be transformed into something to be marvelled at. 

#RumahFaye #breakthecycle #childrenarenotforsale #breakthesilence #breakthestigma #SahkanRUUPKS #stopitnow

Di negara di mana ketahanan lingkungan merupakan sebuah masalah yang sangat mendesak, sangat penting untuk mendidik anak-anak selagi “masih muda” Selama Kelas Kreatif ini, anak-anak dari lingkungan setempat di Jakarta diajari 3 R's-Reduce, Reuse, and Recycle — melalui media kerajinan. Kerajinan termasuk action figure yang dibuat dengan menggulung sisa-sisa kertas ke dalam silinder gumpal, dan buklet yang dibuat khusus dari penjilidan kertas karton sisa bersama dengan tali. Anak-anak itu kemudian diberi kebebasan untuk menghiasi figur aksi dan buklet mereka dengan cat, lem, dan hiasan lain-lainnya.

Sampah biasanya dibuang begitu kehilangan kegunaan aslinya, tetapi penting untuk menantang penggunaan konvensional yang diarahkan ke tempat sampah. Di Kelas Kreatif, misalnya, anak-anak belajar merevitalisasi sampah kertas dengan mengubahnya menjadi seni. Seringkali kita menjadi terpaku pada satu cara menggunakan sesuatu; namun, kehidupan baru dapat diberikan pada hampir semua hal ketika kita menggunakan kembali benda yang seharusnya dibuang.

Bagaimana plastik sekali pakai digunakan kembali? Tas plastik bekas belanja dapat digunakan untuk melapisi tempat sampah; tutup botol dapat digunakan untuk mosaik. Bagaimana limbah kertas bisa ditata ulang? Surat kabar tua dapat digunakan untuk mesin kertas; majalah tua bisa dijadikan kolase. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk mengurangi sampah yang kita buang, karena sebetulnya dapat kita pakai untuk membuat hal-hal yang indah.

#RumahFaye #breakthecycle #childrenarenotforsale #breakthesilence #breakthestigma #SahkanRUUPKS #stopitnow

Picture4 (1280x707).jpg

Creative Class

Kelas Kreatif

The Indonesian public was recently horrified by the cases of sexual assault commited by Reynhard Sinaga in the UK. Throughout the shock, a question seems to keep popping up - if the cases happened in 2017, why is it appearing in the news now, in 2020? 

In Indonesia, cases of sexual violence are too often reported quickly, without regard for the privacy of the victims of the crime. Media outlets uses clickbait titles to increase sensation, releasing the identity of the victim and their family, their residence, and  their workplace. Even the identity of underaged citizens involved in the crime are publicly disclosed. In this pursuit of sensation, reports would immediately be made focusing on inappropriate, obscene, and sometimes sadistic information (Analysis of Media Coverage Reports on Victims of Sexual Violence, National Commission on Violence Against Women, 2015). Many times, these reports are falsified or contain harmful opinions with no clear basis, going so far as to blame the victim for the crime committed against them.

Reporting on cases of sexual violence for a media outlet needs to be a process that prioritizes the safety of the victim. Journalists must pay attention to the code of ethics of the Press Council Journalism, which reads that "Indonesian journalists must not mention and broadcast the identity of victims of immoral crimes and do not mention the identity of children who are perpetrators of crimes" (Article 5).

Why do victims of sexual violence need to be protected? To ensure that the victims do not experience repeated violence and victimization. Many victims who have been identified have received threats from perpetrators, not to mention social stigma and community discrimination. In fact, it’s not rare for victims of sexual assault to be expelled from their village, homes, schools, jobs, and even their families. We can learn something important from media and court behaviour in England.

The British court held a closed trial to respect the privacy of victims and requested that the media not report on the court process until the verdict was decided. We need to learn from the way the case was handled by the UK media, while focusing on aspects of handling, prevention and recovery of the victims, not just the heinous acts committed by the perpetrator. The media has a powerful voice to empower victims, and must respect their rights as stipulated in the PKS Bill. We would go so far as to say that the media has a responsibility to protect the rights of the victim. In the coming year, we hope Indonesia will continue to learn to respect the rights of victims of sexual violence and provide support for victims' recovery. We hope we can work together to break the cycle of sexual violence.

[Linayanti](https://www.instagram.com/linayanti_lina)

Publik Indonesia digemparkan oleh kasus Reynhard. Banyak publik yang bertanya-tanya kasus yang dilaporkan pada tahun 2017 kenapa baru dipublikasikan pada awal Januari 2020 ? Di Indonesia kasus kekerasan seksual diberitakan secara cepat untuk klik bait, tanpa memperhatikan privasi korban kekerasan seksual. Hal-hal yang menjadi privasi korban seperti identitas korban dan keluarga korban, tempat tinggal serta tempat kerja korban diungkapkan publik. Begitu juga jika pelakunya masih usia anak, identitasnya akan diungkapkan ke publik. Selain itu, pemberitaan kekerasan seksual juga mencampurkan fakta dan opini serta mengandung informasi cabul dan sadis (Hasil Analisa Pemberitaan Media terhadap Korban Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan, 2015). Bahkan ada yang menyalahkan korban karena pakaian yang dikenakan, situasi kejadian, dll.

Pemberitaaan kekerasan seksual perlu memperhatikan kaidah atau kode etik Jurnalistik Dewan Pers yang salah satunya diatur di Pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. 

Kenapa korban kekerasan seksual perlu dilindungi ? karena untuk memastikan korban tidak mengalami keberulangan kekerasan yang dialaminya/victimisasi. Banyak korban yang diketahui identitasnya kemudian mendapatkan ancaman dari pelaku dan pelabelan/stigma serta diskriminasi masyarakat. Tidak jarang korban diusir dari kampung, dari rumahnya, dikeluarkan dari sekolahnya dan dipecat dari pekerjaannya. Hal demikian yang tidak nampak pada pemberitaan kasus kekerasan seksul di Inggris.

Pengadilan Inggris menggelar persidangan secara tertutup untuk menghormati privasi korban dan meminta agar media tidak memberitakan proses pengadilan hingga vonis diputuskan pada 6 Januari 2019 lalu. Praktik baik ini perlu diapresiasi dan media di Indonesia perlu belajar dari proses pemberitaan kasus kekerasan seksual di Inggris agar memfokuskan pada aspek penanganan, pencegahan dan pemulihan korban serta mengambil peran untuk menyuarakan hak-hak korban sebagaimana yang diatur dalam RUU PKS.  Dan sebagai masyarakat sudah sepatutnya kita juga belajar untuk menghormati hak-hak korban kekerasan seksual  serta memberikan dukungan terhadap pemulihan/rehabilitasi korban untuk memutus rantai kekerasan seksual.

[Linayanti](https://www.instagram.com/linayanti_lina)

Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual yang Berpihak pada Korban (3).png

Ethically Reporting Cases of Sexual Violence

Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual yang Berpihak pada Korban

For several days, the Indonesian community has been shocked and horrified by the rape crimes commited by Reynhard Sinaga, an Indonesian student who took a doctoral program at the University of Leeds, England. He has been convicted of 136 rapes against dozens of young men in Manchester from 2015-2017. The case invited numerous questions, many from people unaware that males could become victims of rape and/or sexual assault.

Unfortunately, cases of male rape are not as rare as you might think. Anyone, regardless of gender, race, sexuality, or religion, can be a rape victim. Rape occurs when there are imbalanced power dynamics between the perpetrator and the victim. In this case, Sinaga raped victims who were drunk or unconscious. This is the root of rape - when a perpetrator searches for control by forcing a victim into engaging in sexual activity.
 
With that, it’s clear that rape is ***never*** the victim’s fault. Excuses (e.g. coming home late, clothing) do not excuse acts of pure malice that are caused by the perpetrator only.  Rape is a crime that means to take away one’s dignity. 

Heinous cases of sexual assault and rape take place all across the country everyday. Cases like these must remind us of the importance of ratifying the RUU-PKS to protect all men and women, as well as ensuring the rights of victims to obtain justice and comprehensive recovery.

[Linayanti](https://www.instagram.com/linayanti_lina)


Selama beberapa hari ini masyarakat Indonesia dikejutkan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga, mahasiswa Indonesia yang mengambil program doktoral di Universitas Leeds, Inggris. Ia telah memperkosa atau melecehkan 190 pria sejak 2015-2017. Aksinya ini diketahui setelah salah satu korbannya melaporkan kasusnya kepada Kepolisian Inggis. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti “Laki-laki kok diperkosa ?”.

Sebagian lagi masyarakat menganggap laki-laki korban pemerkosaan sebagai hal yang aneh atau tidak lazim didengar. Tidak ada keanehan dalam kasus ini. Siapapun bisa menjadi korban pemerkosaan. Pemerkosaan terjadi karena ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pada kasus Reynhard Sinaga, Ia memperkosa korban yang mabuk atau tidak sadarkan diri. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperkosa korban karena pelaku merasa memiliki kontrol atau dapat menguasai tubuh korban. Inilah yang menjadi akar terjadinya pemerkosaan.

Dengan demikian argumen pemerkosaan terjadi karena pakaian korban atau situasi kejadian (misalnya pulang larut malam) TIDAK BENAR. Pemerkosaan adalah kejahatan yang menyerang martabat dan kehormatan manusia. Indonesia sendiri sedang menghadapi situasi darurat kekerasan seksual di mana setiap 2 jam 3 perempuan mengalami kekerasan seksual. Di sinilah pentingnya pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk melindungi semuanya baik laki-laki dan perempuan serta memastikan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan yang komprehensif.

[Linayanti](https://www.instagram.com/linayanti_lina)

5.png

"How come a man is raped?"

“Laki-laki kok diperkosa ?”

Tanggal 12 Juni diperingati sebagai hari Pekerja Anak. Beberapa organisasi memperingatinya dengan melakukan aksi kampanye di beberapa kota pada tanggal 14 Juni lalu. Suara yang diteriakkan adalah untuk menghentikan mempekerjakan anak, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan eksploitatif. Diantaranya adalah sebagai pekerja rumah tangga. Saat ini jumlah anak yang menjadi pekerja rumah tangga di Indonesia ini terhitung cukup banyak. Mari kita tengok di dalam rumah kita dan rumah orang-orang yang kita kenal. Seberapa sering kita mendengar bahwa usia pekerja rumah tangganya masih di bawah 18 tahun. Anak yang dieksploitasi untuk bekerja di luar negeri juga nyaris serupa kondisinya. Usia mereka dipalsukan agar tidak terkena masalah hukum. Padahal mempekerjakan resikonya sangat besar, berkaitan dengan kesehatan, kematangan dan masa depan anak.

Jika merujuk pada pada lembar fakta UNHCR 2012, di dunia ini ada 1,2 anak yang diperdagangkan setiap tahunnya. Sebagian besar mereka diperdagangkan untuk keperluan seksual komersial. Sementara menurut data UNICEF, meskipun di Indonesia sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun.

Maka dengan melihat lembar fakta tersebut, bunyi kampanye tanggal 14 lalu sangat relevan, ORANG TUA BEKERJA, ANAK BELAJAR! Setiap anak seharusnya mengenyam pendidikan dan adalah tugas orangtua untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan sebaliknya, anak yang dipaksa untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga, atas nama bakti dan balas budi pada orangtua.

Budaya menganggap anak sebagai aset yang harus membalas budi pada orang tua dapat berwujud dalam berbagai hal, seperti menganggap anak sebagai properti atau hak milik, sehingga orangtua bebas untuk melakukan apapun terhadap anak, lingkungan sendiri juga merasa bahwa mengintervensi cara mendidik orangtua yang tidak benar menjadi tidak relevan, maka kekerasan terhadap anak di dalam rumah sendiri tidak terhindarkan, dan yang terburuk adalah menjual anak-anak sendiri. Pada prakteknya, anak dapat dijual untuk dipekerjakan pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak, seperti pornografi dan pelacuran.

Mungkin untuk orang dewasa, prostitusi atau pornografi (di negara-negara tertentu) merupakan pekerjaan legal, tetapi kami tidak bersepakat bahwa prostitusi dan pornografi dapat disebut pekerjaan untuk anak. Kondisi anak yang dilacurkan tidak dapat dianggap sama seperti pelacuran pada orang dewasa. Pada anak, ketika mereka dilacurkan adalah murni eksploitasi. Tidak ada anak yang dapat memberikan izin tubuhnya untuk dieksploitasi secara seksual. Bahkan ketika mereka “dengan kemauan sendiri” sekalipun, maka orang yang harus dianggap sebagai pengeksploitasinya atau trafikernya adalah pelaku pembeli seks pada anak tersebut.

Dalam penelitian partisipatori yang dilakukan oleh UNICEF, ditemukan bahkan banyak orangtua yang tega menjual anak mereka untuk kepentingan materialistis, seperti membeli motor, TV, parabola atau renovasi rumah. Mungkin tidak terbayangkan di kepala kita, tetapi hal tersebut terjadi dan masih terus berlangsung sampai saat ini. UU Perlindungan Anak dan UU Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang mungkin tidak pernah sampai ke telinga orang tua dan trafiker yang tega melakukan hal tersebut, atau karena mereka tahu bahwa dengan mudah hukum bisa dibeli. Rendahnya pidana yang diberikan pada pelaku perdagangan manusia membuat orang tidak jera untuk melakukan kejahatan ini. Ditambah lagi terbatasnya akses untuk mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak di kampung halaman, membuat orangtua rela melakukan apa saja demi kelangsungan hidup keluarganya. Banyak orangtua yang merelakan satu anaknya menjadi tumbal dan sekaligus tambang penghasilan untuk anggota keluarga yang lain.

Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan lebih banyak tangan untuk turun menghentikan praktek menjual anak dan mempekerjakannya. Kesadaran bahwa anak bukanlah aset, bahwa anak adalah manusia yang terlahir dengan hak-hak yang melekat pada mereka, adalah mahluk yang memiliki resiko dan kerentanan karena belum dewasa  dan fisik mereka yang belum sempurna, harus terus ditanamkan pada setiap orang dewasa. Lalu dari mana kita memulainya? Tentu saja dari rumah kita sendiri. Pastikan anak-anak terdekat dengan kita, tidak dieksploitasi, dipekerjakan, dan pastikan bahwa suara mereka didengar dan hak-haknya terlindungi.

Anak Bukan Aset

Akhir Juni lalu Rumah Faye mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk mengikuti kunjungan ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Yohanna Yembise, di desa Gunem Kab. Rembang. Kunjungan ini adalah dalam rangka melihat praktek Desa Ramah Anak secara langsung.

Setelah menempuh perjalanan kurang lebih tiga jam untuk sampai di kota Rembang, kami disambut oleh pak Bupati di kantor Kabupaten Rembang. Kota di tepian pantai yang memiliki sejarah kental tentang perjuangan perempuan itu terasa sangat menyengat, tetapi semangat orang-orang yang berada di sekeliling kita untuk berbagi informasi tentang bagaimana lingkungan ramah anak dibentuk, membuat panasnya kota Rembang jadi terbayarkan.

Dari kantor Kabupaten, kami masih harus menempuh 20 km perjalanan ke arah Selatan, menuju desa Gunem. Jalanan yang kami lalui cukup sempit. Jika ada dua kendaraan roda empat yang berpapasan, salah satunya harus mengalah ke tepi dulu. Apalagi saat ini kabarnya ada rencana pembangunan pabrik semen di sekitaran Gunem, yang membuat jalanan jadi semakin rusak karena kendaraan berat lalu lalang di jalanan tersebut.

Di Desa Gunem kami diterima di kantor Kepala Desa. Ibu-ibu, anak-anak serta para pengurus desa sudah siap menyambut kami. Mereka sangat senang karena inilah kali pertama seorang menteri mengunjungi mereka dan sejak awal ibu Menteri sudah mengatakan bahwa kunjungannya ke desa Gunem adalah untuk belajar. Tentu saja mereka sangat bangga.

Ini dia beberapa praktek desa ramah anak ala desa Gunem, kab. Rembang:

Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) yang berfungsi

KPAD di desa Gunem benar-benar melaksanakan tugas mereka sebagai komite pelindung. Mereka awalnya terdiri atas para guru yang kemudian meluas menjadi tidak terbatas pada guru-guru saja. Tugas mereka adalah mengenali permasalahan berkaitan dengan anak apa saja yang terjadi di desa.

Melibatkan anak-anak di dalam setiap kegiatan

Anak-anak di desa Gunem, walaupun saat ini masih perwakilannya saja, selalu diikutkan di dalam setiap rapat yang ada di desa. Hal ini bertujuan untuk membuat suara anak didengar, permasalahan anak menjadi permasalahan semua orang, dan yang lebih penting adalah, para pengambil keputusan mengenali dan terbiasa dengan keberadaan anak di sekitar mereka.

Sexist Teachers? The Condition of Indonesian Teachers

Creative Class

Ethically Reporting Cases of Sexual Violence

"How come a man is raped?"

Anak Bukan Aset

Gunem, Desa Ramah Anak

Media Press

Don't miss a life, subscribe today

T

M

E