Eksploitasi Anak: Keadilan
dan Perlindungan Hukum bagi Korban

Eksploitasi Anak Secara Umum

Eksploitasi anak merujuk pada suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadap anak. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Secara umum, terdapat dua bentuk eksploitasi anak yang diakui yaitu:

• Eksploitasi Seksual: penyalahgunaan posisi rentan, kekuasaan memengaruhi atau memanfaatkan kepercayaan anak untuk tujuan seksual termasuk memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, atau politik dari eksploitasi anak dan kepuasan seksual pribadi. Contoh: pelacuran anak, perdagangan anak, pornografi anak, perbudakan seksual anak dll.  

Menurut ECPAT Internasional, eksploitasi seksual anak adalah pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan objek seks serta objek komersial. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ lain anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak hanya pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dalam berbagai instrumen HAM saat ini, eksploitasi seksual anak dikelompokkan lagi ke dalam lima bentuk tindak pidana yaitu:

• • Prostitusi anak

Tindakan menawarkan layanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau imbalan lain.

• • Pornografi anak

Pertunjukan apapun termasuk foto, visual, audio, tulisan atau dengan cara lain yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual.

• • Perdagangan anak untuk tujuan seksual

Proses perekrutan, penampungan, dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

• • Pariwisata Seks Anak (PSA)

Eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Seringkali melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi, dan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak. Hal tersebut memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

• • Perkawinan anak

Perkawinan yang melibatkan anak dan remaja di bawah usia 18 tahun dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi jika seorang anak digunakan untuk tujuan seksual guna memperoleh barang atau pembayaran berupa uang atau jasa.

Lalu, bentuk kejahatan terbaru adalah eksploitasi seksual online anak (online sexual exploitation of child/OSEC). OSEC adalah semua tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak secara online meliputi: grooming, sextortion, sexting, child sexual abuse material (CSAM), dan siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak.  

• Eksploitasi Ekonomi: penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, tetapi tidak terbatas pada pekerja anak. Eksploitasi ekonomi terkait dengan manfaat tertentu yang diperoleh dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa (supply chain) di mana anak dipekerjakan dalam siklus tersebut. Kepentingan materi ini berdampak pada perekonomian suatu unit tertentu baik negara, masyarakat maupun keluarga. Misalnya: Pekerja Rumah Tangga Anak (PRT), Tentara Anak (terlibat konflik bersenjata), perbudakan anak, penggunaan anak untuk tujuan kriminal (pengedar narkoba), pelibatan anak dalam pekerjaan berbahaya dll. 
  
  Dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah perbuatan tanpa persetujuan anak yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan fisik/organ reproduksi seksual untuk dipindahkan atau transplantasi oleh pihak lain demi keuntungan materi.

Perlu dipahami pula bahwa eksploitasi berbeda dengan kekerasan. Eksploitasi anak terjadi dalam bentuk tindak kekerasan di mana pelakunya bertujuan untuk memperoleh keuntungan komersial/ekonomi. Pada kasus eksploitasi anak, anak bukan hanya objek seks tetapi juga komoditas untuk memperoleh uang, barang, atau jasa bagi pelaku dan orang-orang lain yang terlibat.

Secara prinsip, setiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya. Hal tersebut merupakan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain seperti pemerintah dan lembaga negara terkait. Prinsip ini telah diterima baik melalui instrumen hukum internasional (Konvensi Hak Anak) maupun instrumen hukum nasional (UU Perlindungan Anak) serta peraturan lainnya.  

Seputar Fakta Eksploitasi Anak di Indonesia

Menurut Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020 yang dimuat KPAI dalam situs resminya, terdapat 29 kasus prostitusi anak, 23 kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA), 54 kasus eksploitasi pekerja anak, 11 kasus adopsi ilegal, serta 4 kasus rekrutmen seks komersial anak (muncikari). 

Lebih lanjut, KPAI mencatat 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan pekerja anak selama periode Januari-April 2021. Dari jumlah tersebut, 60% di antaranya dilakukan secara online di mana aplikasi MiChat menjadi media yang paling banyak dipakai (41%). Kemudian, posisinya diikuti oleh WhatsApp (21%) dan Facebook (17%).

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah tersebut kini ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (“UU Perlindungan Anak”);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (“UU ITE”);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (“UU No. 13/2006”);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
15. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (“PP No. 78/2021”);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (“PP No. 43/2017”);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 (“PP No. 7/2018”);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 
21. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PerKapolri No. 10/2007”).
    
    

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, penegak hukum memastikan korban memperoleh keadilan dan pemulihan. Beberapa Undang-Undang yang sering digunakan, antara lain :

1. UU Perlindungan Anak: Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 59, Pasal 66, Pasal 76 ayat (I), Pasal 88. 
2. KUHP: Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 301.
3. UU No. 39/1999: Pasal 52, Pasal 58, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65.
4. UU Ketenagakerjaan: Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 185. 
5. UU ITE: Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 52 ayat (1).
6. UU Pornografi: Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37.

Pelaporan Kasus dan Penegakan Hukum

Pelaporan Kasus kepada Kepolisian atau Lembaga Pendukung Lainnya

Ketika seorang anak menjadi korban eksploitasi seksual dan/atau ekonomi, maka keluarganya dapat melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Selain itu, kasus juga dapat dilaporkan ke lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan serta lembaga swasta yang menangani masalah perlindungan anak.

• Kepolisian
  

  Korban, kerabat, dan siapa pun yang pernah mengalami, melihat/menyaksikan adanya dugaan tindak pidana eksploitasi anak dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian di semua tingkat (Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek). Pihak yang bermaksud melapor dapat segera menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk menyampaikan laporan atau menghubungi Call Center Polri 110 yang menerima laporan selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu.

  Selanjutnya, kepolisian terlebih dahulu akan melakukan penyidikan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilaporkan tersebut tindak pidana atau bukan. Apabila perbuatan yang dilaporkan terbukti memenuhi unsur tindak pidana, maka penyidik kepolisian/wakilnya akan melakukan proses penyidikan berdasarkan laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan. 

  Sejak tahun 2007, Kepolisian RI telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan serta penegakan hukum bagi  pelakunya. Petugas Unit Penyidik di bawah UPPA ini akan melakukan penyelidikan dan penyidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak. Saat korban dan/atau saksi melaporkan kasus eksploitasi anak, mereka harus ditempatkan pada ruang pemeriksaan khusus (RPK). Jika korban dan/atau saksi dalam keadaan trauma/stres, penyidik wajib membawanya ke P2TP2A atau rumah sakit terdekat untuk ditangani sebelum melanjutkan wawancara.
   

Lembaga Pendukung Lainnya
Jika korban enggan melaporkan kasus eksploitasi anak ke polisi karena trauma, malu, takut, dan tidak nyaman maka korban dapat melaporkannya ke lembaga pendukung lain yang bertanggung jawab untuk melindungi anak dan perempuan baik pemerintah maupun swasta, di antaranya:

• Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
  

  P2TP2A baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota hadir untuk memberikan pelayanan terpadu kepada saksi dan korban tindak pidana eksploitasi anak. Tujuannya adalah mendapatkan layanan pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP No. 78/2021. 

  Korban dapat langsung menghubungi P2TP2A setempat untuk melaporkan kasus eksploitasi anak. Selain pengaduan korban, P2TP2A juga dapat menindaklanjuti penanganan kasus perdagangan anak dari proses rujukan atau melalui penjangkauan. Selanjutnya, P2TP2A akan mengurus proses identifikasi korban yang meliputi: screening, assessment, dan rencana intervensi sesuai kebutuhan. P2TP2A juga akan meneruskan kasus yang dilaporkan ke polisi untuk diproses secara hukum dan memberikan bantuan kepada korban mulai dari perlindungan, proses pelaksanaan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Ini termasuk bantuan hukum untuk memperoleh ganti rugi yang diproses oleh kepolisian seperti kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan ke dalam berkas perkara.

• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  Korban maupun kerabat juga dapat melaporkan kasus perdagangan anak kepada KPAI. Laporan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring. Pelaporan secara daring dilakukan dengan mengisi data-data yang tertera pada tab “Pengaduan Online” di website resmi KPAI. Selain itu, pelapor juga dapat menghubungi KPAI secara langsung melalui nomor telepon pengaduan yang tertera pada website resmi KPAI — (+62)02131901556. Selanjutnya, KPAI akan memproses kasus perdagangan anak yang dilaporkan kepada pihak berwenang, yaitu kepolisian. Website resmi KPAI: Formulir Pengaduan | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
  Korban anak dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia, di antaranya mengirimkan permohonan ke alamat kantor LPSK, mengajukan permohonan melalui Aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK (yang tersedia di Playstore), mengirimkan pesan melalui layanan Whatsapp dan email), maupun menghubungi langsung hotline LPSK. Detail informasi pelaporan dapat diakses pada website resmi LPSK: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (lpsk.go.id).
  
  Atas laporan yang disampaikan, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan memberikan keputusan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Lebih lanjut, LPSK akan memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dan/atau saksi dalam bentuk pemberian bantuan hukum, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Namun sebelum itu, saksi dan/atau korban harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan dari LPSK.
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  Korban anak maupun kerabat juga memiliki opsi untuk melaporkan kasus perdagangan anak kepada LSM yang fokus pada isu perlindungan anak, seperti Rumah Faye. LSM yang mengetahui atau menerima laporan terkait kasus perdagangan anak harus segera menindaklanjuti laporan tersebut kepada kepolisian setempat.
  

  Rumah Faye sendiri memiliki program pembebasan untuk anak korban perdagangan manusia, di mana kegiatannya meliputi: menerima rujukan kasus dan korban melalui kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, LSM dan aparat penegak hukum; mendampingi korban di dalam proses hukum, seperti penerimaan laporan/pengaduan, asesmen korban, pendampingan proses BAP, mediasi, gelar perkara (jika dibutuhkan), pendampingan proses visum, penanganan kasus, pendampingan korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan dan monitoring jalannya kasus hingga putusan kasus; dan melakukan asesmen lapangan ke kantor-kantor polisi dan wilayah rentan. 

Tahap Penyidikan oleh Kepolisian

Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, maka kepolisian akan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP ini kemudian dikirimkan ke jaksa penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Dalam proses penyidikan ini, kepolisian akan meneliti dan mengumpulkan bukti-bukti atas kasus eksploitasi anak melalui pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan tindakan lain sesuai kebutuhan. 

Kemudian, penyidik akan membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut dan menyerahkan berkas perkara pada jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Apabila proses penyidikan dianggap telah selesai, maka tersangka beserta barang bukti akan diserahkan juga ke jaksa penuntut umum.

Tahap Penuntutan oleh Kejaksaan

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa penuntut umum akan meneliti berkas tersebut beserta barang bukti yang diberikan. Apabila dinilai ada kekurangan, maka jaksa penuntut umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memperbaiki dan/atau melengkapi hasil penyidikannya. Selanjutnya, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Pada tahap penuntutan ini, jaksa harus menyampaikan hak-hak korban.

Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan oleh Majelis Hakim

Setelah berkas perkara dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri, maka majelis hakim akan memeriksa dan memutus perkara dalam sidang pengadilan. Pada prinsipnya, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal 2 alat bukti secara sah yang diyakini hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah. 

Keterangan ahli menjadi alat bukti yang penting dalam kasus eksploitasi anak. Hal tersebut disebabkan oleh kesulitan untuk membuktikan kesalahan pelaku–dugaan anak menawarkan diri dalam layanan seksual karena dorongan ekonomi, misalnya pelacuran anak. 

Sidang tindak pidana eksploitasi anak untuk memeriksa saksi dan/atau korban dilakukan dalam sidang tertutup demi melindungi kepentingan terbaik anak. Mereka wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.

Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak dalam sidang pengadilan harus dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Selain itu, pemeriksaan atas persetujuan hakim juga dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman. Selama proses, jaksa tidak memakai toga atau seragam dinas.

Beberapa lembaga yang berperan dalam proses pemulihan korban, baik di lingkup pemerintah maupun swasta, di antaranya:

• Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

DP3AP2KB, yang dibentuk di setiap tingkatan kabupaten/kota, berfungsi melaksanakan pendataan dan pelaporan terhadap kasus-kasus perdagangan anak dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai rujukan penanganan kasus perdagangan anak termasuk upaya pemulihan korban. Khususnya dalam hal pemulihan korban, DP3AP2KB akan melakukan asesmen terkait kebutuhan korban dalam pemulihan, untuk kemudian mengkoordinasikannya dengan kepala dinas/UPTD/P2TP2A untuk memberikan layanan yang sesuai kepada korban. 

• Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).
  P2TP2A akan melakukan proses identifikasi korban yang meliputi screening, assessment, dan rencana intervensi untuk pemulihan sesuai dengan kebutuhan korban. Merujuk pada Bagan 1, terdapat 3 (tiga) jenis rehabilitasi dan/atau bantuan yang diberikan kepada korban berdasarkan hasil screening atau assessment, yaitu:

   

1. 1. Rehabilitasi Kesehatan: Apabila korban mengalami luka-luka maka korban sesegera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis, pelayanan kritis, dan pelayanan medikolegal sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. 
   2. Rehabilitasi Sosial: Apabila korban tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial, yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, rujukan, dan home visit sebagai persiapan keluarga dan lingkungan untuk menerima korban dengan berkoordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya. 
   3. Bantuan Hukum: Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari perlindungan saksi dan/atau korban, proses pelaksanaan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara. 

Proses Pemulangan Korban

Selain rehabilitasi dan bantuan hukum, P2TP2A juga membantu proses pemulangan korban dari luar negeri ke provinsi maupun dalam negeri ke daerah asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, atau dari dalam negeri ke negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. P2TP2A melakukan pendampingan terhadap korban yang sudah mendapatkan layanan dan akan dipulangkan ke keluarga maupun keluarga pengganti. Apabila korban berasal dari negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka P2TP2A perbatasan setelah serah terima dari perwakilan RI di luar negeri, korban akan diberikan pelayanan rehabilitasi dan/atau bantuan, untuk setelahnya dipulangkan ke daerah asal, melalui koordinasi dengan instansi terkait. 

Proses Reintegrasi Sosial Korban

Proses terakhir dari layanan yang diberikan oleh P2TP2A untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, di mana korban disatukan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan keterampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, serta diberikan pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring/bimbingan lanjutan, serta home visit untuk memonitor kondisi korban setelah proses penyatuan dengan keluarga. 

• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  Beberapa LSM yang fokus pada isu perlindungan anak juga memiliki program pemulihan bagi korban, salah satunya Rumah Faye. Dalam program pemulihannya, Rumah Faye menyediakan beberapa layanan untuk korban anak, yaitu rumah aman (shelter); layanan pemeriksaan kesehatan bagi survivor, seperti layanan pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS maupun layanan kesehatan lainnya; layanan konseling individual dan konseling kelompok kepada survivor serta terapi psikologi lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater profesional; pendidikan tentang perlindungan anak, hak-hak anak, kesehatan reproduksi, mata pelajaran sekolah serta pendidikan keterampilan hidup bagi survivor; pendidikan skill seperti kerajinan tangan, hidroponik, kelas make up, kelas memasak, dan pottery; dan mempersatukan survivor yang telah mendapatkan proses recovery kepada keluarga, kemudian dilakukan proses monitoring survivor selama 6 (enam) bulan untuk memastikan bahwa survivor tidak menjadi korban kembali.

Hak-Hak Korban (dan/atau Saksi) dalam Proses Hukum

Sehubungan dengan proses hukum yang sedang berjalan, anak memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 13/2006 sebagai berikut:

• memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
• ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan maupun dukungan keamanan;
• memberikan keterangan tanpa tekanan;
• mendapat penerjemah;
• bebas dari pertanyaan yang menjerat;
• mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
• mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
• mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
• dirahasiakan identitasnya;
• mendapat identitas baru;
• mendapat tempat kediaman sementara;
• mendapat tempat kediaman baru;
• memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
• mendapat nasihat hukum;
• memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
• mendapat pendampingan.
  
  

Hak-hak di atas akan diberikan kepada korban dan/atau saksi tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. 

Di samping itu, korban dan/atau saksi yang merasa dirinya berada dalam posisi sangat terancam dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan atas persetujuan hakim. Kesaksian diberikan secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat berwenang atau melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat berwenang. 

Korban, saksi, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

Hak-Hak Korban Pasca Proses Hukum

• Hak Kompensasi

Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengadilan hak asasi manusia melalui LPSK (Pasal 2 PP No. 7/2018). 

• Hak Restitusi

Restitusi berbeda dengan kompensasi, di mana restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 43/2017, setiap anak korban tindak pidana (termasuk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual) berhak atas restitusi. Restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; (b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

Permohonan restitusi diajukan oleh korban, baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Adapun permohonan yang diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat melalui LPSK. 

Sebelum putusan pengadilan, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai pada tahap penyidikan atau penuntutan. Permohonan juga dapat diajukan melalui LPSK paling lama tiga hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik atau jaksa penuntut umum. Selanjutnya, penyidik atau penuntut umum mengkaji kembali permohonan restitusi. Apabila sudah lengkap, maka penuntut umum akan mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutannya. 

Dalam waktu 7 hari sejak diterimanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, penuntut umum akan menyampaikan salinan yang memuat pemberian restitusi kepada pelaku dan korban. Pelaku wajib memberikan restitusi kepada korban paling lama 30 hari setelah menerima salinan kemudian melaporkannya kepada pengadilan dan kejaksaan. 

•  Hak Rehabilitasi

Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pemulangan atau reintegrasi sosial dari pemerintah apabila mengalami penderitaan fisik atau psikis akibat tindak pidana eksploitasi. Hak atas rehabilitasi ini diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial setelah melaporkan kasus. Permohonan rehabilitasi kemudian diteruskan oleh polisi ke lembaga terkait seperti DP3AP2KB, P2TP2A dan LSM pemulihan korban.

Dalam proses perlindungan hukum atau pemenuhan hak anak korban eksploitasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. 

• Tantangan Internal

1. • Korban: Adanya penolakan dari korban untuk dilakukan pendampingan karena anggapan bahwa eksploitasi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Beberapa korban juga kesulitan mengungkapkan perasaan dan menguraikan kondisinya sendiri. Pada beberapa kasus, sikap korban sangat tertutup sehingga menyulitkan pihak terkait untuk melakukan intervensi baik bantuan hukum maupun rehabilitasi. Untuk kasus eksploitasi anak yang melibatkan penyalahgunaan zat berbahaya, korban membutuhkan penanganan darurat. 

1. • LSM (Rumah Faye): Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan korban membuat LSM sulit melakukan pendampingan yang intens. Rumah Faye sendiri saat ini memiliki 10 staf di Rumah Aman Batam dengan jumlah anak dalam proses pemulihan sebanyak 15 anak.  

• Tantangan Eksternal
  • Keluarga: Adanya tekanan, intimidasi, dan ancaman dari pelaku membuat keluarga takut untuk melaporkan kasus ke aparat penegak hukum. Selain itu, masih banyak orang tua yang merasa malu terhadap stigma negatif dari masyarakat sekitar. 
  • Pelaku: Banyak pelaku yang sering melakukan tekanan, intimidasi, maupun ancaman sehingga korban eksploitasi dan keluarganya merasa takut untuk melaporkan kasus ke aparat penegak hukum.
  • Masyarakat: Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana eksploitasi anak. Hal tersebut meliputi persepsi masyarakat yang membenarkan adanya pekerja anak, sistem atau prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas, pola pikir konservatif (stigma/labelling bahwa anak korban eksploitasi seksual tidak suci sehingga harus dijauhi). 
  • Pihak terkait lainnya: 
    • Pemerintah: 
      • Kurangnya alokasi dana dan keterbatasan SDM. Kurangnya alokasi dana terkait penanganan kasus eksploitasi dari pemerintah pusat ke daerah berdampak pada kurangnya SDM. Padahal, SDM memiliki peran penting dalam proses advokasi, mediasi, rehabilitasi, maupun penyusunan program tumbuh kembang anak. Kekurangan dana juga menyebabkan sulitnya dinas untuk meluaskan jangkauannya. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah proses rehabilitasi dalam bentuk Dukungan Psikologi Awal (DPA) yang seringkali terlewat karena tenaga SDM lebih memprioritaskan proses advokasi kasus. Hal ini sangat disayangkan, sebab DPA merupakan salah satu proses penting dalam pemulihan psikologis anak. Dinas juga tidak bisa merekrut psikolog profesional atau pekerja sosial untuk membantu proses penanganan lebih optimal. 

• • • • Bukan program prioritas pembangunan pemerintah. Penanganan kasus eksploitasi anak tidak dijadikan sebagai program prioritas pembangunan pemerintah. Pimpinan di lembaga pemerintahan masih memiliki persepsi bahwa semakin luas jangkauan kerja dinas terkait, maka semakin banyak kasus yang terungkap. Tingginya angka pengaduan dan jumlah kasus yang tertangani membuat pimpinan merasa gagal dalam pembangunan SDM. Oleh karena itu, pemikiran politis dari pimpinan menyebabkan tidak tereksposnya data kasus eksploitasi anak secara riil yang berdampak pada alokasi dana. 
    • Sekolah: Masih banyak sekolah yang belum berperspektif anak sehingga korban justru akan dikeluarkan oleh sekolah atau sekolah enggan menerima kembali anak tersebut. Hal ini semakin menghambat proses reintegrasi sosial anak ke lingkungannya. Belum lagi, lembaga sekolah kurang kooperatif untuk menerima kembali sehingga anak terhambat memperoleh pendidikan dasar. 
    • Pengadilan: Masih banyak pengadilan yang belum berperspektif anak sehingga dalam kasusnya korban eksploitasi merasa tertekan.

Maya (bukan nama sebenarnya), belum genap 10 tahun ketika dia tertangkap mencuri uang sebesar Rp 5.000.000, di sebuah ruko. Maya kemudian dibawa ke kantor polisi setempat. Karena usianya yang masih anak, polisi langsung mempercayakan Maya ke P2TP2A untuk mendapatkan pemulihan. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan terhadap Maya, dia mencuri karena disuruh oleh bapak kandungnya. Setiap pagi, Maya harus keluar rumah untuk mencuri dan membawa hasil curiannya tersebut kepada orang tuanya demi membiayai kehidupan mereka. Bapak Maya tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mereka selalu berada di dalam garis kemiskinan. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan polisi dan juga asesmen tersebut, maka P2TP2A dan kepolisian menyatakan Maya sebagai korban eksploitasi anak. Selanjutnya P2TP2A merujuk Maya ke Rumah Faye untuk mendapatkan pemulihan. 

Rumah Faye kemudian menerima Maya untuk tinggal di rumah aman dan menjalani Program Pemulihan. Hal pertama yang dilakukan oleh Rumah Faye adalah melihat kronologis kasus dan hasil asesmen awal yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil tersebut, maka yang dilakukan oleh Rumah Faye adalah melakukan asesmen lanjutan terkait dengan kondisi klien yang belum berhasil didapatkan dari proses asesmen sebelumnya. Kemudian, melakukan pemeriksaan secara fisik dan psikis. 

Berdasarkan hasil asesmen lanjutan dan pemeriksaan, diketahui bahwa Maya mengalami eksploitasi ekonomi. Selama setahun, Maya dipaksa untuk mencuri setiap hari oleh bapaknya sehingga itu menjadi bagian rutin di dalam hidupnya. Rumah Faye menyadari bahwa langkah pemulihan yang diambil tidak akan berhasil jika pihak keluarga tidak mendukung Maya untuk pulih kembali. Akhirnya, Rumah Faye melaporkan bapak kandung Maya ke kepolisian. 

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh polisi, diketahui bahwa Maya memiliki satu adik dan satu kakak. Mereka tidak memiliki saudara lain yang bisa memberikan pengasuhan kepada adiknya yang masih kecil tersebut. Jika kasusnya dilanjutkan sampai penegakan hukum, maka dapat dipastikan bahwa adik dan kakak Maya akan kehilangan orang tua. Namun di lain pihak, bapak kandung Maya telah melakukan eksploitasi. Akhirnya yang dilakukan oleh kepolisian dan disepakati oleh Rumah Faye adalah dengan menggunakan jalur mediasi. 

Hasil dari mediasi itu adalah, Maya akan mendapatkan layanan Program Pemulihan dari Rumah Faye. Orang tua akan mendapatkan layanan konseling sekaligus juga melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Maya untuk memberikan pengasuhan dan menjelaskan bahwa tindakan mencuri merupakan perbuatan yang salah, tidak boleh dilakukan, dan melanggar hukum. Kunjungan dan pertemuan mingguan yang dilakukan oleh orang tua Maya sifatnya wajib dilakukan secara intensif selama kurun waktu tertentu.

Selama di dalam rumah aman, Maya mendapatkan berbagai layanan yang dia butuhkan. Maya belajar membaca, menulis, merajut, melakukan konseling mingguan, dan banyak lagi aktivitas positif lainnya. Maya juga belajar menyesuaikan diri untuk menjadi anak sesuai dengan usianya. Setelah kurun waktu tertentu, Program Pemulihan untuk Maya berakhir dan dia siap di reintegrasi ke pihak keluarga. 

Selama tiga bulan sejak Maya di reintegrasi, Rumah Faye melakukan proses monitoring untuk memantau perkembangan dari Maya. Selain itu, Rumah Faye juga memberikan bantuan sembako rutin kepada pihak keluarga.