Perdagangan Anak: Keadilan
dan Perlindungan Hukum bagi Korban

Konsep dan Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara Umum

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime) yang menjadi persoalan global serius karena rantai perdagangan yang semakin signifikan dari waktu ke waktu.  Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan tindak pidana orang adalah:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000 dan paling banyak Rp600.000.000.”

Perdagangan orang (human trafficking) berbeda dengan penyelundupan orang (people smuggling). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam penyelundupan orang, tetapi hal itu lebih merupakan risiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara pada perdagangan orang, sejak awal sudah terdapat tujuan, yaitu orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensial dalam perdagangan orang.

Pada prinsipnya, perlu dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang meliputi 3 (tiga) unsur penting, yang berkaitan satu sama lain, yaitu:

1. tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang;
2. cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan, atau pemberian dan penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang; dan
3. tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidak-tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya,  seperti kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

    

Pemahaman dasar mengenai tindak pidana perdagangan orang ini penting untuk lebih lanjut memahami mengenai tindak pidana perdagangan yang terjadi pada anak serta kebijakan perlindungan hukum yang diterapkan pada anak.

Seputar Fakta Perdagangan Anak di Indonesia

UNICEF mencatat Indonesia sebagai salah satu negara sumber utama dan tujuan serta negara transit untuk memperdagangkan orang, khususnya anak-anak, untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerjaan, di mana diperkirakan sekitar 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan dari Indonesia setiap tahun dan 40.000-70.000 di antaranya adalah anak-anak korban eksploitasi seksual. Data yang dicatat International Organization Migration (IOM) di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada 2020 yakni 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual.

Ironisnya, tingginya data kasus perdagangan anak di Indonesia tidak berbanding lurus dengan jumlah kasus yang dilaporkan maupun ditangani oleh aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga terkait. Menurut Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tahun 2016-2020, kasus anak sebagai korban perdagangan (trafficking) yang dilaporkan pada tahun 2016-2020 secara garis besar mengalami penurunan dari 72 kasus yang dilaporkan pada tahun 2016 hingga 28 kasus pada tahun 2020. Mantan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, mengungkapkan dalam makalah untuk Seminar “Using DNA: Against Child Trafficking” bahwa termasuk dalam kategori negara dengan peringkat terendah dalam hal penanggulangan perdagangan wanita dan anak sebagaimana tercantum dalam Trafficking in Persons Report tahun 2001 yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (Economy Social Commission on Asia Pacific/ESCAP). Indonesia dinilai belum menerapkan standar-standar minimum penanggulangan perdagangan wanita dan anak serta melakukan usaha yang berarti dalam penanggulangan tersebut.

Pemerintah berupaya memperbaiki usaha-usaha penanggulangan perdagangan wanita dan anak, khususnya anak, melalui diterbitkannya beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, di antaranya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, sehingga pada tahun 2003 peringkat Indonesia mengalami perbaikan. Adapun upaya ini didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada bulan April 2007. Sebelum disahkannya UU TPPO tersebut, peraturan-peraturan yang berlaku saat itu belum dapat memadai untuk menanggulangi perdagangan anak, seperti misalnya Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukuman penjara yang sangat rendah bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu 0-6 tahun, lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga tidak mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan bahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur mengenai perlindungan terhadap anak, namun tidak mengantisipasi tindak pidana perdagangan anak. Lebih lanjut, perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan anak juga terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berbagai kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan anak maupun perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan anak ini perlu diketahui oleh semua pihak baik itu anak, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini agar upaya penanggulangan perdagangan anak dapat dilaksanakan secara maksimal khususnya mendorong peningkatan pelaporan kasus perdagangan anak dan penyelesaiannya oleh aparat penegak hukum.

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  (“UU TPPO”);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (“UU No. 13/2006”);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU No. 26/2000”);
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
19. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (“PP No. 9/2008”);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 (“PP No. 7/2018”);
22. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021;
23. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
24. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (“Permen PPPA No. 22/2010”);
28. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PerKapolri No. 10/2007”);
29. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (“PerKapolri No. 3/2008”);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center. 
    
    

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, penegak hukum memastikan anak korban tindak pidana perdagangan anak mendapatkan keadilan dan pemulihan bagi korban; terdapat beberapa Undang-Undang yang sering digunakan, di antaranya:

1. UU TPPO: Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2). Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 44, Pasal 48 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 62 jo. Pasal 60 dan Pasal 6.
2. KUHP: Pasal 263, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292-293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 301, Pasal 304, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 362, Pasal 365, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 378, Pasal 506.
3. UU Perlindungan Anak: Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 76F, Pasal 83.
4. UU No. 39/1999: Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2).
5. UU No. 26/2000: Pasal 9.
6. UU No. 13/2006: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10.

Pelaporan Kasus dan Penegakan Hukum

Pelaporan Kasus kepada Kepolisian atau Lembaga Pendukung Lainnya

Ketika seorang anak menjadi korban perdagangan manusia, maka anak maupun kerabatnya dapat melaporkan kasus tersebut kepada lembaga kepolisian, lembaga pemerintah yang membidangi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, maupun lembaga swasta yang berfokus pada isu-isu perlindungan anak. 

• Kepolisian
  Baik korban, kerabat maupun siapapun yang mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan adanya dugaan tindak pidana perdagangan anak dapat melaporkannya kepada lembaga kepolisian, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, maupun Polsek. Pihak yang bermaksud melapor dapat segera menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk menyampaikan laporan atau menghubungi Call Center Polri 110 yang menerima laporan selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu.
  
  Selanjutnya, penyelidik kepolisian akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila perbuatan yang dilaporkan dinilai memenuhi unsur tindak pidana, maka penyidik/penyidik pembantu kepolisian akan melakukan proses penyidikan berdasarkan laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
  
  Sejak tahun 2007, Kepolisian RI telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, termasuk kasus perdagangan orang. Perwira Unit Penyidik di bawah UPPA ini yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak. Pada saat korban dan/atau saksi melaporkan kepada kepolisian mengenai kasus perdagangan anak, maka korban dan/atau saksi wajib ditempatkan pada ruang pemeriksaan khusus (RPK). Apabila korban dan/atau saksi dalam kondisi trauma/stres, maka penyidik wajib membawa korban dan/atau saksi ke P2TP2A maupun rumah sakit terdekat untuk ditangani, sebelum melanjutkan interview/wawancara.
   

Lembaga Pendukung Lainnya
Apabila korban maupun kerabat enggan untuk melaporkan kasus perdagangan anak kepada kepolisian karena rasa trauma, malu, takut, dan tidak nyaman, maka korban maupun kerabat dapat melaporkannya kepada lembaga pendukung lainnya yang membidangi perlindungan anak dan perempuan baik di lingkup pemerintah maupun swasta, di antaranya:

• Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
  P2TP2A, baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, hadir untuk memberikan layanan terpadu kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, termasuk anak, untuk mendapatkan layanan pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan oleh Permen PPPA No. 22/2010. Berikut adalah mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen PPPA No. 22/2010:
  
  

Bagan 1. Mekanisme Pelayanan Terpadu P2TP2A

Pada tahap awal, korban anak maupun kerabat dapat langsung datang sendiri ke P2TP2A setempat untuk melaporkan kasus perdagangan anak. Selain laporan korban, P2TP2A juga dapat menindaklanjuti penanganan kasus perdagangan anak dari proses rujukan maupun melalui penjangkauan. Selanjutnya, P2TP2A akan melakukan proses identifikasi korban yang meliputi: screening, assessment, dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban. Korban anak akan diminta mengisi screening form, yang mana standar formulir ini dibuat dengan memperhatikan prinsip penghormatan hak asasi manusia, menghindari bias gender, dan melaksanakan pemenuhan hak anak.

P2TP2A juga akan meneruskan kasus yang dilaporkan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum dan memberikan bantuan hukum kepada korban mulai dari perlindungan saksi dan/atau korban, proses pelaksanaan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.

• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  Korban maupun kerabat juga dapat melaporkan kasus perdagangan anak kepada KPAI. Laporan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring. Pelaporan secara daring dilakukan dengan mengisi data-data yang tertera pada tab “Pengaduan Online” di website resmi KPAI. Selain itu, pelapor juga dapat menghubungi KPAI secara langsung melalui nomor telepon pengaduan yang tertera pada website resmi KPAI — (+62)02131901556. Selanjutnya, KPAI akan memproses kasus perdagangan anak yang dilaporkan kepada pihak berwenang, yaitu kepolisian. Website resmi KPAI: Formulir Pengaduan | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  
  

• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
  Korban anak dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia, di antaranya mengirimkan permohonan ke alamat kantor LPSK, mengajukan permohonan melalui Aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK (yang tersedia di Playstore), mengirimkan pesan melalui layanan Whatsapp dan email), maupun menghubungi langsung hotline LPSK. Detail informasi pelaporan dapat diakses pada website resmi LPSK: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (lpsk.go.id).
  
  Atas laporan yang disampaikan, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan memberikan keputusan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Lebih lanjut, LPSK akan memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dan/atau saksi dalam bentuk pemberian bantuan hukum, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Namun sebelum itu, saksi dan/atau korban harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan dari LPSK.
  
  

• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  Korban anak maupun kerabat juga memiliki opsi untuk melaporkan kasus perdagangan anak kepada LSM yang fokus pada isu perlindungan anak, seperti Rumah Faye. LSM yang mengetahui atau menerima laporan terkait kasus perdagangan anak harus segera menindaklanjuti laporan tersebut kepada kepolisian setempat.
  
  Rumah Faye sendiri memiliki program pembebasan untuk anak korban perdagangan manusia, di mana kegiatannya meliputi: menerima rujukan kasus dan korban melalui kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, LSM dan aparat penegak hukum; mendampingi korban di dalam proses hukum, seperti penerimaan laporan/pengaduan, asesmen korban, pendampingan proses BAP, mediasi, gelar perkara (jika dibutuhkan), pendampingan proses visum, penanganan kasus, pendampingan korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan dan monitoring jalannya kasus hingga putusan kasus; dan melakukan asesmen lapangan ke kantor-kantor polisi dan wilayah rentan. 

Tahap Penyidikan oleh Kepolisian

Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, maka kepolisian akan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”). SPDP ini kemudian dikirimkan ke jaksa penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Dalam proses penyidikan ini, kepolisian akan meneliti dan mengumpulkan bukti-bukti atas kasus perdagangan anak melalui pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan tindakan-tindakan lainnya sebagaimana diperlukan. Penyidik juga diperbolehkan menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan memperoleh izin tertulis dari ketua pengadilan.

Kemudian, penyidik akan membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut dan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Apabila proses penyidikan dianggap telah selesai, maka tersangka beserta barang-barang bukti akan diserahkan juga ke jaksa penuntut umum. 

Tahap Penuntutan oleh Kejaksaan

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa penuntut umum akan meneliti berkas tersebut beserta barang-barang bukti yang diberikan. Apabila dinilai ada kekurangan, maka jaksa penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memperbaiki dan/atau melengkapi hasil penyidikannya. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Dalam proses penuntutan kasus perdagangan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Protokol Palermo yang dituangkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-185/EJP/03/2005 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, jaksa penuntut umum tidak harus membuktikan unsur “cara” yang digunakan pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang karena dalam kasus perdagangan anak, selama aktivitas perekrutan, pengangkutan dll, serta tujuan eksploitasi terpenuhi, maka pelaku sudah dapat dianggap terbukti melakukan tindak pidana perdagangan anak. 

Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan oleh Majelis Hakim

Setelah berkas perkara dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri, maka majelis hakim akan memeriksa dan memutus perkara dalam sidang pengadilan. Pada prinsipnya, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang diyakini hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa-lah yang bersalah melakukannya. Dalam kasus perdagangan anak, keterangan seorang saksi korban saja sudah membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Sidang tindak pidana perdagangan anak untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup demi melindungi kepentingan terbaik anak. Saksi dan/atau korban wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak dalam sidang pengadilan juga harus dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Selain itu, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, juga dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.

Beberapa lembaga yang berperan dalam proses pemulihan korban, baik di lingkup pemerintah maupun swasta, di antaranya:

• Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

DP3AP2KB, yang dibentuk di setiap tingkatan kabupaten/kota, berfungsi melaksanakan pendataan dan pelaporan terhadap kasus-kasus perdagangan anak dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai rujukan penanganan kasus perdagangan anak termasuk upaya pemulihan korban. Khususnya dalam hal pemulihan korban, DP3AP2KB akan melakukan asesmen terkait kebutuhan korban dalam pemulihan, untuk kemudian mengkoordinasikannya dengan kepala dinas/UPTD/P2TP2A untuk memberikan layanan yang sesuai kepada korban. 

• Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)P2TP2A akan melakukan proses identifikasi korban yang meliputi screening, assessment, dan rencana intervensi untuk pemulihan sesuai dengan kebutuhan korban. Merujuk pada Bagan 1, terdapat 3 (tiga) jenis rehabilitasi dan/atau bantuan yang diberikan kepada korban berdasarkan hasil screening atau assessment, yaitu:

1. 1. Rehabilitasi Kesehatan: Apabila korban mengalami luka-luka maka korban sesegera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis, pelayanan kritis, dan pelayanan medikolegal sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. 
   2. Rehabilitasi Sosial: Apabila korban tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial, yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, rujukan, dan home visit sebagai persiapan keluarga dan lingkungan untuk menerima korban dengan berkoordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya. 
   3. Bantuan Hukum: Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari perlindungan saksi dan/atau korban, proses pelaksanaan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara. 

Proses Pemulangan Korban

Selain rehabilitasi dan bantuan hukum, P2TP2A juga membantu proses pemulangan korban dari luar negeri ke provinsi maupun dalam negeri ke daerah asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, atau dari dalam negeri ke negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. P2TP2A melakukan pendampingan terhadap korban yang sudah mendapatkan layanan dan akan dipulangkan ke keluarga maupun keluarga pengganti. Apabila korban berasal dari negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka P2TP2A perbatasan setelah serah terima dari perwakilan RI di luar negeri, korban akan diberikan pelayanan rehabilitasi dan/atau bantuan, untuk setelahnya dipulangkan ke daerah asal, melalui koordinasi dengan instansi terkait. 

Proses Reintegrasi Sosial Korban

Proses terakhir dari layanan yang diberikan oleh P2TP2A untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, di mana korban disatukan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan keterampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, serta diberikan pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring/bimbingan lanjutan, serta home visit untuk memonitor kondisi korban setelah proses penyatuan dengan keluarga. 

• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  Beberapa LSM yang fokus pada isu perlindungan anak juga memiliki program pemulihan bagi korban, salah satunya Rumah Faye. Dalam program pemulihannya, Rumah Faye menyediakan beberapa layanan untuk korban anak, yaitu rumah aman (shelter); layanan pemeriksaan kesehatan bagi survivor, seperti layanan pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS maupun layanan kesehatan lainnya; layanan konseling individual dan konseling kelompok kepada survivor serta terapi psikologi lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater profesional; pendidikan tentang perlindungan anak, hak-hak anak, kesehatan reproduksi, mata pelajaran sekolah serta pendidikan keterampilan hidup bagi survivor; pendidikan skill seperti kerajinan tangan, hidroponik, kelas make up, kelas memasak, dan pottery; dan mempersatukan survivor yang telah mendapatkan proses recovery kepada keluarga, kemudian dilakukan proses monitoring survivor selama 6 (enam) bulan untuk memastikan bahwa survivor tidak menjadi korban kembali.

Hak-Hak Korban (dan/atau Saksi) dalam Proses Hukum

• Hak atas Kerahasiaan Identitas.
  Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor (korban) berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Apabila korban meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain, kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan (Pasal 33 UU TPPO).
  
  Di samping itu, apabila saksi dan/atau korban merasa dirinya dalam ancaman yang sangat besar, maka atas persetujuan hakim, saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan memberikan keterangannya secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual (Pasal 34 UU TPPO jo. Pasal 9 UU LPSK). Lebih lanjut, perlu dipahami juga bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya selama keterangan tersebut diberikan dengan itikad baik (Pasal 10 UU LPSK).
  
  
• Hak untuk Mendapatkan Pendampingan Advokat dan/atau Pendamping Lainnya.

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan. Pendamping lainnya antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga (Pasal 35 UU TPPO). 

• Hak atas Informasi tentang Perkembangan Kasus

Korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. Informasi tentang perkembangan kasus ini dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan (Pasal 36 UU TPPO). 

• Hak Memberikan Keterangan di Depan Sidang Tanpa Kehadiran Terdakwa

Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan (Pasal 37 UU TPPO).

• Sidang Tertutup dan Tanpa Pakaian Dinas/Toga

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas. Selain itu, sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup, tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 38 dan 39 UU TPPO). 

Hak-Hak Korban Pasca Proses Hukum

• Hak Kompensasi

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (salah satunya, perdagangan anak) berhak memperoleh kompensasi. Permohonan untuk memperoleh kompensasi ini diajukan secara tertulis kepada pengadilan hak asasi manusia melalui LPSK (Pasal 2 PP No. 7/2018). 

• Hak Restitusi

Restitusi berbeda dengan kompensasi, di mana restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Korban berhak mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian atas: (a) kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) penderitaan; (c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau (d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Restitusi ini akan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan sehingga terpidana wajib memberikan restitusi kepada korban sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Apabila restitusi sudah diberikan kepada korban, maka pelaksanaannya harus dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara. Namun demikian, apabila terpidana belum memberikan restitusi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka korban atau ahli warisnya dapat memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan memberikan peringatan tertulis kepada terpidana dan apabila masih tidak dipenuhi, pengadilan akan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi kepada korban (Pasal 48-50 UU TPPO). 

• Hak Rehabilitasi

Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila korban mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Hak atas rehabilitasi ini diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada kepolisian. Permohonan untuk rehabilitasi kemudian diteruskan oleh kepolisian kepada instansi terkait seperti DP3AP2KB, P2TP2A, maupun LSM untuk pemulihan korban (Pasal 51-53 UU TPPO).

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam proses penegakan hukum kasus perdagangan anak, aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku perdagangan manusia, yang mana ancaman hukumannya sangat ringan dan tidak membuat efek jera bagi para pelaku. Sebenarnya Pasal 83 UU Perlindungan Anak telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, sama halnya dengan KUHP, UU Perlindungan Anak juga tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Redaksional pasal yang belum sempurna ini seringkali menjadi celah dalam proses penegakan hukum yang menyebabkan pelaku perdagangan anak lolos dari jeratan hukum yang seharusnya diterima. 

2. Faktor Penegak Hukum

Perbedaan interpretasi terhadap korban dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum serta isu korupsi dan kolusi menjadi tantangan dalam penegakan hukum kasus perdagangan anak. Hingga saat ini, belum tersedia mekanisme kontrol, pengawasan, dan penerimaan pengaduan baik internal maupun eksternal. Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan yang menunjukkan bahwa korban tidak yakin akan reaksi penegak hukum terhadap peristiwa yang dialami korban atau korban takut tidak dipercaya. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Perbedaan interpretasi mengenai tindak pidana perdagangan orang di kalangan aparat penegak hukum disebabkan karena kurangnya pelatihan pada penegak hukum mengenai perdagangan manusia, ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani tindak pidana ini, sehingga sangat bergantung pada persepsi dan kemampuan individu penegak hukum. Seringkali terjadi kepolisian menghentikan penyidikan karena barang bukti dan keterangan saksi dianggap tidak cukup atau tidak valid. Selain itu, lemahnya koordinasi antar penegak hukum juga menghambat proses monitoring dan evaluasi penegakan hukum, di mana polisi tidak mengetahui hasil putusan hakim sehubungan dengan kasus-kasus yang diajukannya ke kejaksaan dan pengadilan atau kejaksaan tidak mengetahui hasil putusan pengadilan. 

RPK khusus perempuan dan anak yang ada di kantor polisi juga belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum terdorong mengadu ke RPK bila menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Apabila korban datang, mereka ingin segera pulang. Apabila RPK menahan korban lebih lama, maka diperlukan dana operasional untuk memberikan bantuan pendampingan, rehabilitasi, maupun layanan kepada korban, sedangkan dana belum dimasukkan dalam anggaran. 

4. Faktor Masyarakat

Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak, sehingga tidak tergerak untuk melaporkan kasus perdagangan orang kepada kepolisian. 

5. Faktor Sosial

Korban maupun keluarga korban seringkali menolak untuk melaporkan kasus perdagangan orang kepada aparat kepolisian maupun lembaga pendukung lainnya, termasuk memberikan informasi mengenai pelaku, dan bahkan cenderung melindungi pelaku. Hal ini dikarenakan baik keluarga korban maupun pelaku merasa hal tersebut adalah aib keluarga yang sebaiknya tidak perlu diketahui pihak lain atau adanya ancaman dari orang terdekat pelaku untuk tidak melaporkan atau mencabut laporan kasus perdagangan anak yang terjadi.

1. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sebagian besar rumah aman atau shelter yang dimiliki oleh pemerintah di tingkat kota atau kabupaten hanya menyediakan layanan selama 2 (dua) minggu bagi korban untuk tinggal sehingga diperlukan penyediaan layanan lanjutan bagi korban, terlebih lagi jika pelaku adalah keluarga dekat seperti ayah kandung atau ayah tiri sehingga ada ancaman terhadap korban karena penolakan dari keluarga. Selain itu, ketersediaan tenaga ahli di daerah khususnya tenaga psikolog yang memiliki pengalaman dalam menangani korban, juga masih kurang.  

2. Faktor Sosial dan Ekonomi

Ancaman kehilangan hak pendidikan bagi korban terutama untuk korban yang mengalami kehamilan seringkali mendapatkan penolakan dari sekolah karena dianggap sebagai aib dan memberikan pengaruh buruk bagi siswa lainnya di sekolah tersebut. Lalu, masih kurangnya pelayanan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga korban, terutama apabila pelaku merupakan tulang punggung keluarga korban.

Sejak tahun 2016, Rumah Faye telah memberikan layanan pendampingan hukum, pemulihan dan reintegrasi kepada 160 korban. Berikut langkah-langkah layanan yang diberikan kepada korban.

Laporan atau rujukan korban 

Kasus-kasus yang diterima oleh Rumah bersumber dari banyak sumber antara lain:

1. Laporan masyarakat dan korban
   Ketika ada laporan dari masyarakat maupun korban. Langkah yang dilakukan oleh Rumah Faye adalah melakukan assessment kepada korban untuk mendapatkan informasi terkait dengan kejadian kekerasan/eksploitasi yang terjadi. Ketika berdasarkan assessment ditemukan ada indikasi kekerasan/eksploitasi yang terjadi, pendamping akan melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memberikan laporan kasus. Terkait dengan kasus perdagangan anak, maka yang diverifikasi adalah unsur unsur perdagangan anak yang termaktub di dalam UU PTPPO.

    

2. Rujukan P2TP2A/KPPAD/Kepolisian/LSM/Jaringan
   Rujukan korban yang diterima Rumah Faye dari P2TP2A/KPPAD/Kepolisian berarti bahwa korban telah diselamatkan dari situasi eksploitasi dan kasusnya sudah ditangani oleh kepolisian. Pada proses ini, Rumah Faye akan berkoordinasi dengan kepolisian atau pihak yang melakukan rujukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kasus yang dialami korban untuk menentukan langkah awal layanan yang diberikan. 

Di sisi lain Rumah Faye juga akan melihat apakah korban mengalami luka-luka atau tidak. Ketika terdapat luka-luka atau korban mengalami sakit, maka Rumah Faye akan segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan segera. 

Pendampingan Hukum
Proses pendampingan hukum yang diberikan oleh Rumah Faye adalah dengan:

1. Mendampingi ketika proses pengambilan keterangan oleh polisi
2. Memastikan bahwa korban nyaman dan merasa terlindungi selama proses hukum berjalan
3. Memberikan pelayanan pemeriksaan psikologi forensik dan visum ketika dibutuhkan
4. Mendampingi korban ketika proses kesaksian di pengadilan
5. Mengadvokasi sehingga proses penegakan hukum dari kasus klien yang didampingi berjalan dengan baik

Dalam proses penanganan kasus ini banyak tantangan yang dihadapi misalnya ancaman dari pelaku, terkadang proses penegakan hukum yang berjalan lambat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rumah Faye bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk memastikan pemenuhan keadilan bagi korban dapat ditegakkan. 

Rumah Faye bekerja sama dengan P2TP2A Kota Batam dan provinsi Kepulauan Riau, LSM di kota batam seperti KKP PMP, Yayasan Embun Pelangi, LBH Mawar Sharon, LPSK, dan lainnya. Ketika korban diancam oleh pelaku ataupun kelompok yang tidak ingin penegakan hukum berjalan sehingga keamanan dan keselamatannya terancam, Rumah Faye memberikan layanan.

Pemulihan
Rumah Faye memberikan layanan bagi korban dengan dua model pemulihan yaitu:

• Pemulihan di dalam shelter
  Shelter Rumah Faye memiliki dua fungsi yaitu untuk rumah aman dan shelter pemulihan. Korban yang mendapatkan pemulihan di dalam shelter adalah mereka membutuhkan situasi aman karena dirinya terancam setelah kasusnya ditangani oleh kepolisian, dan keluarga korban tidak dapat memberikan pemulihan atau pemulihan yang cukup. Korban dapat tinggal di dalam shelter selama dua minggu hingga satu tahun sesuai dengan kebutuhan dari korban. Layanan yang diberikan di dalam shelter yaitu:
   
• • Layanan kesehatan fisik dan psikis
  • tempat tinggal sementara
  • Beasiswa pendidikan
  • Layanan pendidikan hardskill/softskill
  • Konseling melalui konselor/psikolog/psikiater 
  • Dan lainnya

Untuk memaksimalkan layanan yang diberikan, Rumah Faye bekerja sama dengan banyak pihak antara lain: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Sosial Kota Batam, Puskesmas, Rumah Sakit Elisabeth Kota Batam, LSM seperti KKP PMP, Yayasan Embun Pelangi, Lintas Nusa, P2TP2A Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.

• Pemulihan di luar shelter

Pada dasarnya pemulihan yang terbaik bagi korban adalah ketika mereka bersama dengan keluarga yang dapat melindungi mereka. Oleh sebab itu, ketika korban berada di bawah lindungan keluarga yang cukup baik, maka Rumah Faye memberikan pelayanan berupa pemulihan di luar shelter dengan hal yang kami lakukan adalah:

• • Melakukan assessment terkait dengan kebutuhan korban untuk pemulihan
  • Home visit konseling dua minggu sekali selama tiga bulan
  • Layanan kesehatan jika dibutuhkan
  • Beasiswa jika dibutuhkan
  • Pemeriksaan psikologi jika dibutuhkan

Reintegrasi sosial korban/penyintas.
Ketika penyintas sudah selesai tahap pemulihannya dan siap untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Rumah Faye melakukan langkah-langkah penyatuan penyintas dengan keluarga/atau wali yang akan menerima. Apabila korban/penyintas tidak memiliki keluarga/atau wali untuk pulang, Rumah Faye akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan korban.